Kebakaran hebat di Depot Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) menghanguskan ratusan rumah warga Tanah Merah yang bermukim di dekat lokasi. Kebakaran tersebut menewaskan 19 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.
Warga Tanah Merah menjadi korban karena tinggal di sebelah Depo Pertamina Plumpang. Rumah mereka hanya dipisahkan tembok dari depo.
Masyarakat Tanah Merah telah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Saat ini, jumlah penduduk RW 09 sebanyak 552 jiwa dan 171 KK. Merujuk data pascadarurat, jumlah rumah yang terbakar di RW 09 mencapai 51 unit dan berdampak pada 151 KK.
Ketua RW 09 Kelurahan Rawa Badak Tanah Merah, Abdus Syakur mengatakan, seluruh warga yang tinggal di lokasi tersebut telah diakui Pemda DKI Jakarta melalui verifikasi wilayah administrasi dan izin mendirikan bangunan atau IMB. .
Dia mengatakan, izin tersebut diperoleh dari dua mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Joko Widodo dan Anies Baswedan yang memberikan izin tinggal kepada mereka.
Syakur mengatakan, kelahiran RW 09 ini disponsori oleh Joko Widodo saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013. Dengan terbentuknya RW 09, warga beridentitas kedaerahan juga mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta.
“Saat Pak Jokowi jadi gubernur, beliau melantik RT dan RW di sini. Dulu kami kemana-mana, ada yang tidak punya KTP,” kata Syakur saat ditemui di Posko Darurat Jalan Tanah Merah Bawah, Senin (6/6). . 2).
Kebijakan Jokowi dilanjutkan Anies Baswedan pada 2019. Anies menerbitkan IMB bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi depo tersebut. “Pak Anies mengeluarkan IMB agar warga dapat fasilitas negara seperti air bersih dan listrik PLN. Syaratnya ada. Harus IMB,” kata Syakur.
Dini, warga Tanah Merah di RW 09 yang memiliki IMB. Wanita berusia 40 tahun ini telah tinggal di kawasan Tanah Merah sejak tahun 2002.
Ia menunjukkan dokumen IMB dan Surat Hak Milik Tanah dan Bangunan dari Kabupaten Rawabadak yang diterbitkan pada tahun 2020. IMB tersebut diperolehnya secara kolektif dengan membayar iuran sebesar Rp 12.000. Meski memiliki IMB, namun ia tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tempat tinggalnya.
Senada dengan Syakur, Dini juga mengatakan legitimasi tanah yang ditempatinya merupakan hasil dua Gubernur DKI sebelumnya. “KTP diterbitkan pada era Pak Jokowi dan IMB pada era Pak Anies,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memutuskan pemukiman warga di sebelah depo Pertamina.
Presiden mengatakan, kawasan itu merupakan zona berbahaya yang tidak bisa lagi dihuni. Dua solusi yang ditawarkan adalah memindahkan lokasi Depo Pertamina atau merelokasi warga yang tinggal di rumah yang berdekatan dengan tembok pembatas milik Depot Pertamina Plumpang.
“Ini akan diputuskan dalam satu atau dua hari oleh Pertamina, Gubernur DKI, agar solusinya jelas,” kata Joko Widodo saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Minggu (5/3). .
Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN untuk mengkaji dan mengaudit lokasi depo Pertamina lain yang menyimpan BBM. “Zona ini harusnya zona air, baik itu dibuat sungai atau perlu dilindungi dari benda-benda penting yang kita miliki. Karena benda-benda yang ada di dalamnya sangat berbahaya jika dekat dengan masyarakat, apalagi di kawasan pemukiman,” ujarnya. . dikatakan.