liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Tarif Jalan Berbayar Belum Diputuskan, Perkiraan hingga Rp 19 Ribu

Pemda DKI Jakarta masih akan membahas regulasi electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Plt Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan besaran tol yang dibayarkan masih akan dibicarakan dengan Pemerintah Pusat.

“Belum saya umumkan tarifnya, tapi masih perlu dibicarakan dengan pusat,” kata Heru di Balaikota Jakarta, Rabu (11/1).

Heru menjelaskan, pembahasan tarif rencana implementasi ERP sedang dalam tahap tindak lanjut setelah regulasi yang mengatur masalah ERP ditargetkan selesai tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, saat ini fokusnya adalah menyelesaikan pembahasan aturan tersebut agar bisa segera diterapkan di Jakarta.

“Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti pertengahan atau akhir tahun ini. Yang jelas tahun ini,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa (10/1).

Saat ini, rancangan peraturan tersebut masuk dalam program di Badan Pengembangan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait pengaturan lalu lintas elektronik.

Pembahasan ERP, kata Syafrin, belum memasuki tahap bab demi artikel, namun sebatas pemaparan secara umum. Jika sudah menjadi peraturan daerah, Pemprov DKI nantinya akan menerbitkan peraturan turunan berupa peraturan gubernur.

Usulan Dinas Perhubungan DKI tentang tarif berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 19.000 tergantung kategori dan jenis kendaraan.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Elektronik diusulkan menjadi 12 bab dan 29 pasal.

Dalam Raperda, waktu implementasi ERP direncanakan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB di 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan pemaparan Dinas Perhubungan DKI pada rapat Bapemperda DPRD DKI pada 3 Oktober 2022, ERP dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.

Pesatnya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yaitu 60% kecelakaan lalu lintas di Jakarta melibatkan sepeda motor berdasarkan data Polda Metro Jaya tahun 2018.

Selain itu, juga mendorong terjadinya pencemaran udara sebesar 44,5% oleh sepeda motor dan 14,2% oleh mobil berdasarkan data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal pada tahun 2019.

Raperda juga menetapkan pengecualian sepeda listrik, kendaraan bermotor umum plat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah, TNI/Polri selain plat hitam.

Lalu, kendaraan korps diplomatik asing, ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran.