liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Serapan Anggaran Daerah Rendah, Jokowi Minta Pemda Buat Dana Abadi

Presiden Joko Widodo menyarankan pemerintah daerah membentuk dana abadi dengan konsep Sovereign Wealth Funds atau SWF. Pasalnya, dana pemprov di bank hingga akhir 2022 mencapai Rp 123 triliun.

Jokowi mengatakan, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun lalu hanya 61%. Menurut dia, pemerintah daerah bisa mempercepat penyerapan anggaran tahun ini dengan membentuk dana wakaf.

Hal ini diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam pasal ini, dana anggaran lebih (SiLPA) dapat diinvestasikan untuk membentuk dana abadi.

“Kalau jadi dana wakaf, APBD bisa diinvestasikan dengan bergabung di Otoritas Penanaman Modal Indonesia. Dana itu bisa ditempatkan di sana dengan return yang jauh lebih tinggi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Kepala Daerah. Forum Komunikasi Pimpinan se-Indonesia 2023, Selasa (17/1).

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan pembentukan dana wakaf pendidikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, nilai dana wakaf pendidikan pada 2022 sudah mencapai Rp 124 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 144 triliun pada tahun ini.

Jokowi mengatakan, pembentukan dana wakaf sudah dilaksanakan dan dilindungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jokowi menilai pembentukan dana budak dapat mengurangi jumlah dana APBD atau Silpa yang berlebih.

Selain membentuk dana abadi, mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar pemda membentuk program daerah setahun sebelumnya. Usulan tersebut khusus ditujukan untuk daerah dengan penerimaan fiskal yang tinggi. Beberapa penerimaan fiskal yang dimaksud adalah dana bagi hasil, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hotel.

Jokowi juga menginstruksikan para kepala daerah untuk memfasilitasi investasi yang masuk ke daerah masing-masing. Sejauh ini, Kepala Negara menemukan dua tantangan besar yang bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah terkait penyerapan investasi.

Dua tantangan yang dimaksud adalah Kesesuaian Kegiatan Penggunaan Ruang atau PPKR dan Persetujuan Mendirikan Bangunan atau PPG. Presiden telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan dan jangka waktu untuk memfasilitasi masuknya investasi.

“Saya minta pimpinan DPRD segera menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah daerah. Yang belum selesai segera selesaikan, jangan ditunda-tunda,” kata Jokowi.

Reporter: Andi M. Arief