Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel A. Pangerapan mengatakan, jumlah orang yang aktif di ruang digital dari Indonesia sangat tinggi dan melebihi negara lain. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 8 jam 36 menit di ruang digital. Sedangkan rata-rata orang di dunia hanya 6 jam 37 menit.
Melihat data tersebut, kata Semuel, tingginya aktivitas digital masyarakat Indonesia perlu dibarengi dengan pengetahuan literasi digital, karena akan terkait dengan risiko buruk yang ditimbulkannya.
“Namun fasilitas ini harus dibarengi dengan pengetahuan bagaimana kita juga memahami risiko yang muncul,” kata Semuel pada Peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2022, Rabu (1/2/2023).
Pentingnya literasi digital, kata Semuel, untuk mencegah masyarakat atau pengguna internet dari kasus atau cara penipuan. Mulai dari penipuan dengan modus one time password (OTP) hingga yang terbaru yaitu modus penipuan dengan menggunakan undangan pernikahan yang terdapat malware dan apk di dalamnya. Orang yang tergiur dan mengklik link yang diberikan, maka pelaku akan dapat mengakses ponsel orang tersebut.
“Nah ini yang perlu ditingkatkan literasi masyarakat karena perlindungan terakhir adalah masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan dan mensosialisasikan program literasi digital dengan empat pilar. Pertama, kemampuan digital. Orang harus tahu cara menggunakan gadget, terutama dalam mengoperasikan aplikasi.
Pasalnya, aplikasi bukan sekadar media sosial, banyak aplikasi yang bisa membuat penggunanya produktif dan meningkatkan kemampuannya.
Kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengajarkan keamanan digital. Pasalnya, menavigasi ruang digital membutuhkan kemampuan untuk melindungi pengguna dari orang jahat. “Kami berharap mereka juga akan meningkatkan perilaku keselamatan mereka,” katanya.
Ketiga, ruang digital harus diisi dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah ramah dan sopan. Tiang keempat adalah etika. Dalam menjalani kehidupan, kata Semuel, baik dalam ruang fisik maupun digital, seseorang harus memiliki etika.
Untuk itu, lanjut Semuel, guna memasukkan unsur etika dalam ruang digital, Kemenkominfo akan melibatkan umat beragama.
“Ini namanya gerakan literasi digital nasional. Dengan gerakan ini, kami ingin memantau tingkat literasi masyarakat kami,” kata Semuel.
Sementara itu, General Manager Sibercreation, Donny BU mengatakan, teknologi kriminal yang melanggar hukum terus berkembang. Karena itu, kata Donny, keempat pilar itu akan diusahakan seragam.
Menurutnya, jangan sampai pengguna ruang digital mampu melawan penipuan, namun pada dasarnya tidak memahami jebakan para penjahat. Atau, lanjutnya, netizen sudah paham mancing, tapi masih percaya penipuan.
“Kombinasi keempat pilar ini perlu segera diimplementasikan di lapangan. Kalau tidak ditangani dengan cepat, maka 2023, 2024 akan sangat riskan,” ujarnya.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bonifasius W Pudjianto mengatakan, kunci literasi digital adalah kolaborasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat berhasil sendiri tanpa bantuan kementerian dan lembaga lain.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan menyasar pemangku kepentingan dan peserta yang mengikuti program literasi digital di semua segmen.
Sementara itu, kata Boni, Kemenkominfo menargetkan literasi digital sebagai program nasional hingga tahun 2024. Kemenkominfo menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia diberikan literasi digital. Langkah ini tentunya melibatkan semua pihak mulai dari kementerian/lembaga, masyarakat dan sebagainya.
“Yang tidak kalah penting, kita perlu mengukurnya setiap tahun agar kita tahu di mana titik lemahnya, sehingga kita perlu bekerja lebih keras untuk tahun yang akan datang. Itu yang penting,” kata Boni.
Boni menjelaskan literasi digital memang memiliki empat pilar, namun untuk menjangkau masyarakat akan dibagi menjadi tiga sektor. Pertama, bidang pendidikan. Dimana Kemenkominfo banyak berhubungan dengan perguruan tinggi, sekolah, termasuk madrasah dan pondok pesantren.
Kedua, sektor pemerintahan. Sektor ini sangat penting karena pemerintah memiliki jumlah pegawai negeri sipil (ASN) dan PMPPN yang besar. Menurut Boni, hal ini penting karena Kemenkominfo merupakan leader di bidang literasi antara lain.
“Ketiga, sektor kelompok masyarakat. Salah satunya adalah Sibercreation dan kami juga menjalin jejaring dengan berbagai komunitas dan mitra lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” ujarnya.