liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Pemerintah Tempuh Jalur Non-Yudisial Usut 11 Pelanggaran HAM Berat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan 11 kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur non hukum pada tahap pertama. Menurut Yasonna, kasus pelanggaran HAM yang ada tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan keputusan penyelesaian melalui jalur non yudisial merupakan hasil Tim Resolusi Non Yudisial Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Berat atau Tim PPHAM. Tim tersebut terdiri dari akademisi dan praktisi yang dianggap Yasonna berwibawa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Ada hal-hal yang Pro Justitia tidak bisa lanjutkan (demi hukum), tapi bukan berarti kami tidak akan menuntaskan pelanggaran HAM yang berat. Sekarang kami bukan lembaga peradilan yang pertama,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/1).

Yasonna mengatakan, pemerintah sangat ingin menuntaskan semua pelanggaran HAM berat di negeri ini. Namun, dia tidak bisa menjelaskan upaya penyelesaian secara hukum atas pelanggaran HAM berat tersebut.

“Tergantung data dan bukti yang ada,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum acara pengadilan HAM saat ini sulit untuk diikuti oleh kejaksaan jika ada dugaan pelanggaran HAM berat. Sulit bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran HAM berat karena harus memproses pembuktian yang sulit. Alat bukti yang dimaksud adalah bukti post mortem, korban pelanggaran HAM berat yang bersangkutan, dan cara terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.

“Kesimpulan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat itu tidak salah, tapi dari segi hukum acara sulit dibuktikan. Jadi, setiap dibawa ke pengadilan ditolak dan semua tersangka dibebaskan. Biarlah DPR mengatakan, pemerintah sudah berusaha,” kata Mahfud. .

Mahfud mengatakan akan menugaskan Komnas HAM untuk berbicara dengan DPR terkait hukum acara persidangan pelanggaran HAM. Mahfud mencatat bahwa undang-undang memungkinkan semua tersangka pelanggaran HAM berat dibebaskan oleh pengadilan.

Sebaliknya, dia yakin presiden akan menghadapi pelanggaran HAM berat tersebut berdasarkan rekomendasi yang disiapkan oleh Satuan Tugas Non-Yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Mahfud mengatakan, rekomendasi tersebut dibentuk dari perspektif politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini.

Mahfud mengatakan Presiden Jokowi akan mengundang pejabat terkait ke Istana Kepresidenan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini. Sementara itu, beberapa jabatan yang akan dipanggil adalah Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Kesehatan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mengakui sebelas peristiwa kejahatan HAM atau kejahatan HAM berat pada 1965-2003. Kepala Negara telah menginstruksikan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengembalikan hak-hak korban.

Presiden Widodo menyatakan simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban kejahatan HAM berat. Menurutnya, penanganan 11 kejahatan HAM berat tidak akan menafikan penyelesaian jalur yudisial.

“Pemerintah dan saya berupaya serius agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi di Indonesia di masa mendatang,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (11/1).

Reporter: Andi M. Arief