Rencana pemerintah melakukan penertiban pembelian gas elpiji 3 kg bersubsidi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai berpotensi menimbulkan beberapa masalah.
Salah satunya menyebabkan ketimpangan alokasi subsidi elpiji karena pembelian hanya bisa dilakukan di agen resmi Pertamina. Pasalnya, terbatasnya jumlah agen resmi juga menutup peluang kios dan lapak kecil sebagai alternatif distributor yang lebih terjangkau masyarakat.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arrangga mengatakan, penerapan kebijakan pembelian elpiji 3 kg dengan melampirkan KTP sebaiknya diterapkan secara luas tanpa berfokus pada agen tertentu.
“Konsumen tidak semuanya membeli dari agen yang terdaftar. Misalnya di warung-warung kecil, kios, mekanismenya perlu dikontrol,” ujar Daymas saat dihubungi melalui telepon, Senin (13/2).
Daymas juga menilai, aturan distribusi LPG 3 kg yang diterapkan saat ini juga tidak terlalu kaku. Pasal 3 Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya untuk rumah tangga dan usaha mikro.
“Ini masih luas, rumah tangga kelas menengah ke atas masuk kategori rumah tangga,” kata Daymas. Meski begitu, dia yakin penerapan subsidi tertutup elpiji 3 kg dapat berdampak positif bagi penghematan keuangan negara.
Sementara itu, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai rencana penyaluran LPG bersubsidi melalui seleksi KTP menjadi kebijakan yang tidak efektif. Argumennya, KTP tidak memuat informasi tentang data pendapatan atau status ekonomi masyarakat.
Mencocokkan informasi KTP dengan data Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Garis Keras (P3KE) Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dinilai sebagai tindakan berlebihan yang menguras pendapatan negara.
Menurut Fahmy, sebenarnya pemerintah bisa menggunakan data yang sudah ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
“Pertandingan ini akan mengeluarkan anggaran mubazir. Data sebenarnya sudah ada dari Kemensos yang selalu update,” kata Fahmy melalui sambungan telepon, Senin (13/2).
Fahmy menyadari penyaluran elpiji 3 kg perlu diubah menjadi subsidi tertutup, bukan subsidi terbuka yang selama ini digunakan. Namun, Fahmy juga menyoroti sistem distribusi yang nantinya akan diterapkan melalui sistem digital.
Menurutnya, sistem digital melalui ponsel dan aplikasi masih belum relevan diterapkan di Indonesia karena sasaran penerima subsidi adalah kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses ponsel.
Fahmy menyarankan agar penerima subsidi diberi kartu yang dilengkapi bar code atau kode batang. Melalui bar code ini, penerima subsidi hanya diberikan empat alokasi pembelian dalam sebulan. Mekanisme ini harus digunakan secara luas untuk toko-toko kecil melalui penjangkauan massal.
Warga yang memenuhi syarat hanya datang ke lokasi terdekat untuk memindai kartu. Sistem ini dirasa lebih bersahabat dibandingkan dengan penggunaan handphone dan aplikasi yang mengharuskan ahli waris memiliki prasyarat tersebut.
“Apakah perlu sistem meniadakan warung-warung kecil yang juga menjual elpiji 3 kg dan hanya agen resmi Pertamina yang boleh mendistribusikannya? Saya kira tidak perlu,” ujar Fahmy.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso mengatakan, saat ini telah dilakukan upaya pendaftaran pengguna melon gas dimana sistem MyPertamina memiliki akses data P3KE. Estimasi data P3KE mencapai 47 juta kepala keluarga atau setara dengan 170 juta NIK.
Sebelumnya, mekanisme pendaftaran pengguna subsidi LPG sasaran dilakukan di lima kecamatan yakni Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten; Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Pencocokan data juga dilakukan untuk agen penyalur LPG resmi Pertamina di Kecamatan Batu Ampar, Batam; dan Kabupaten Mataram, Mataram.
“Uji coba pendaftaran pengguna LPG 3 kg telah dilakukan dimana sistem My Pertamina telah mendapatkan akses database dari P3KE dan tahun ini direncanakan roadmap pulau Jawa, Bali, NTB,” kata Harsono dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP). ) dengan Komisi VII DPR pada Selasa (7/2).