Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan wacana reformasi Presiden Joko Widodo tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Ia mengatakan, perombakan itu merupakan kekuasaan presiden yang diatur undang-undang.
“Reshuffle tidak bisa dilakukan tanpa kehendak presiden dan presiden memiliki perhitungan yang matang soal itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Selasa (3/1).
Hasto membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali yang menyebut PDI-P juga mendesak agar presiden segera melakukan reshuffle. Meski tidak secara spesifik menyebut PDIP, Senin (2/1) Ali mengatakan ada parpol yang mendesak Presiden segera melakukan reshuffle.
“Yang kami lakukan sudah tepat untuk menghadirkan budaya demokrasi yang mengedepankan etika politik,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP melihat kecenderungan sikap Nasdem berubah pasca penetapan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Perubahan ini terlihat dalam pengambilan kebijakan di DPR RI. Padahal, kata Hasto, Nasdem merupakan salah satu partai koalisi yang menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi.
“Ya jelas kami tidak pernah ribut. Apa yang dikatakan PDIP itu yang utama, yang mendasar tentang etika politik,” kata Hasto.
Isu reshuffle kabinet sebelumnya banyak disinggung seiring dengan sikap Nasdem yang mendeklarasikan capres. Beberapa kali Presiden Jokowi menyindir sejumlah pihak yang gegabah dan gegabah dalam memilih capres. Jokowi juga beberapa kali menyatakan perombakan akan dilakukan pada awal tahun ini.