liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Outlook 2023: Sistem Pemilu dan Arah Demokrasi Jelang Tahun Politik

Uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka membuka wacana politik di awal tahun 2023. Banyak pihak yang menyatakan sikapnya. Delapan fraksi di DPR dengan suara bulat menolaknya, sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengantri untuk menyetujui materi uji materi.

Sikap PDI Perjuangan sudah jelas sejak awal. Satu dari enam nama yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah anggota PDIP. Dia adalah Demas Brian Wicaksono. Lima nama lainnya adalah Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Peninjauan kembali tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. Poin penting dalam pengujian tersebut adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah susunan pasal dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup dengan alasan menjamin hadirnya kualitas legislasi dan lebih menghemat anggaran.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berpendapat, partainya berprinsip mengedepankan mekanisme pengkaderan di internal partai politik. Sistem pemilu tertutup diyakini akan memberi ruang bagi politisi berpengalaman dan mumpuni untuk mengisi posisi legislatif guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

“Untuk PDIP kita berpolitik dengan asas, dengan keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah partai politik kemudian kita ingin mendorong mekanisme pengkaderan di partai tersebut,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). /1).

Sikap tegas PDIP dinilai sebagai upaya mempertahankan oligarki politik delapan partai lain di parlemen. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan sistem proporsional terbuka lebih mewakili kehendak rakyat karena pemilih bisa langsung mencoblos calon yang mereka percayai. Delapan pihak sepakat keputusan Mahkamah Konstitusi menggelar pemilu terbuka dibenarkan.

Ke-8 fraksi yang menandatangani sikap bersama itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan. PBB). Fraksi sepakat bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka di mana pemilih memilih calon pada saat pemilu, bukan partai.

“Kita harus mempertahankan kemajuan demokrasi saat itu dan justru harus mengembangkannya ke arah yang lebih maju, dan jangan sampai kemunduran, mundur,” kata delapan fraksi dalam pernyataan bersama yang ditandatangani, Selasa (3/1). ).

Dalam pernyataannya, delapan fraksi menegaskan tiga poin sikap. Pertama, akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia ke arah yang lebih maju. Kedua, meminta MK tetap konsisten dengan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008, dengan mempertahankan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sebagai bentuk partisipasi . dalam menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Ketiga, mengingatkan KPU agar bekerja sesuai amanat undang-undang, tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapa pun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, tulis delapan fraksi itu dalam keterangannya.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan lembaganya tidak akan terganggu dengan polemik antarpartai terkait sistem pemilu. Dia menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan uji materi yang sedang berlangsung. Hasyim mengatakan, KPU akan lebih fokus melakukan sejumlah persiapan untuk mensukseskan pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Memilih kandidat atau partai

Penyelenggaraan pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah berlangsung sejak Pemilu 2009. Dasarnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kalimat tersebut secara eksplisit menyebutkan sistem proporsional terbuka.

Dalam sistem proporsional terbuka, surat suara memuat informasi tentang logo partai politik, beserta nama-nama kader partai yang menjadi calon legislatif. Pemilih dapat langsung mencoblos nama calon, atau memilih partai politik peserta pemilu pada kertas suara dengan pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

Munculnya uji materil dan dukungan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup tak hanya menuai kritik dari 8 parpol. Direktur Dewan Politik Indonesia Fernando Emas menilai perubahan sistem proporsional terbuka dalam pemilu menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Fernando, pemilih bisa lebih mengenal calon legislatif secara perseorangan jika dilakukan secara proporsional. Selain itu, sistem ini juga memberikan kesempatan kepada setiap kandidat untuk berkompetisi secara terbuka.

“Partai juga sudah berkomitmen penuh sejak merekrut dan mengajukan caleg,” kata Fernando, Senin (1/2).

Lebih lanjut, kata dia, soal kualitas perlu dijawab jika semua caleg yang diseleksi partai politik adalah tokoh-tokoh yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjadi wakil partai di legislatif. Proses seleksi internal partai menjadi solusi untuk menghadirkan calon yang benar-benar terseleksi. Ia khawatir jika pemilu dikembalikan ke sistem proporsional tertutup hanya akan menjaga oligarki di partai.

“Jangan sampai sistem proporsional tertutup, itu akan menjadi lahan bagi parpol untuk mengangkat calon peralihan untuk diangkat,” kata Fernando.

Dosen Universitas Jember Muhammad Iqbal sependapat dengan Fernando. Ia menilai keinginan sistem proporsional tertutup merupakan ego politik partai untuk mempertahankan status quo. Selain itu, kata dia, kekhawatiran politik open rate money bisa dicegah dengan penguatan pendidikan politik bagi caleg dan masyarakat. Ia mengatakan, uji materil yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi merupakan ujian bagi demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024.