liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Menkes Akui Sulit Bongkar Pelaku KKN di Balik Izin Praktik Dokter

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sulit membatasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN di balik pemberian izin praktik dokter. Pasalnya, mereka yang menjadi korban kerap mendapat ancaman dan ketakutan akan terancam kariernya.

Menurut Budi, dirinya kerap mendapat informasi dari dokter saat membahas reformasi di bidang kesehatan di Indonesia, terkait praktik KKN oleh kelompok tertentu ketika dokter ingin mendapatkan proposal izin praktik.

“Jadi ada abuse of power yang terjadi di grup di sini,” kata Budi saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Polemik Kewenangan Merekomendasikan Izin Praktik Dokter” yang disiarkan di Channel Youtube Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, Minggu (29/1).

Menurut Budi, para pelaku selalu melakukan ancaman sehingga seringkali menemui jalan buntu ketika ingin mengungkap pelaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan dokter, karena menyangkut masa depan karir mereka dalam praktek sebagai tenaga kesehatan.

“Dan memang mereka selalu tertutup, memperingatkan Anda untuk tidak berbicara di mana pun,” katanya.

Untuk itu, Menkes menawarkan solusi agar praktik KKN ini bisa dihentikan. Hal itu dilakukan dengan membentuk lembaga atau organisasi seperti komite etik yang berwenang memberikan evaluasi dan rekomendasi izin praktik kedokteran secara terorganisir dan transparan.

Institusi juga akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokter menjaga etika profesi medis.

Menurutnya, pengajuan rekomendasi izin praktik dokter melalui sistem yang terorganisir, terbuka, dan transparan dapat mencegah praktik KKN dan memudahkan proses pengawasan. “Oleh karena itu hindari penyalahgunaan kekuasaan pengobatan,” jelasnya.

Selain itu, sistem ini juga memudahkan provinsi untuk mengidentifikasi dokter yang ditemukan melanggar etika profesi. Pasalnya, nama mereka dapat dengan mudah ditemukan di daftar hitam yang dapat diakses secara nasional.

Jika sudah masuk daftar hitam, orang tersebut tidak bisa lagi berpraktik sebagai dokter di segala bidang. Sedangkan yang belum masuk daftar, berhak atas saran.

Sistem transparan ini, menurut Budi, juga menjadi solusi atas beberapa keluhan dokter. Mereka mengaku sering terkendala pengurusan izin praktik karena isu nepotisme dan korupsi.

“Beberapa teman sulit untuk memberikan saran, jika harus bersaing dengan anak-anak mereka dari orang tua yang memberikan saran di sana,” ujarnya.

Selain itu, beberapa dokter juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tempat praktek sebagai dokter spesialis di suatu daerah, padahal di daerah tersebut kekurangan dokter spesialis.

Belakangan, Budi juga menerima laporan praktik korupsi berupa pemberian uang titipan jika ingin mendapatkan rekomendasi izin praktik. Jika menolak, dokter yang mengajukan izin akan mendapat ancaman boikot. “Harus ada janji titipan tertentu yang disalurkan ke kelompok organisasi ini,” ujarnya.