liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Harta Rafael Alun Rp 56 M Jadi Sorotan, Benarkah Sesuai Laporan LHKPN?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo untuk memberikan penjelasan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Gugatan itu dilakukan pada Rabu (1/3).

Penjelasan Rafael akan dipimpin oleh Direktur LHKPN KPK, Isnaini. Namun, belum ada kepastian apakah ayah Mario, Dandy Satrio, akan memenuhi panggilan KPK atau tidak.

“Biar lebih serius,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Senin (27/2) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kekayaan Rafael Alun Trisambodo sekitar Rp 56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Pahala mengatakan, tidak ada larangan bagi pejabat yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar, namun profil kekayaannya harus sesuai.

“Kalau profilnya cocok, ya. Misalnya bapak sultan, warisannya banyak, jabatannya juga ada yang seperti itu,” kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (24/2).

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik setelah pencabulan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio. Di media sosialnya, Mario kerap memperlihatkan gaya hidup mewah, seperti menggunakan Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson.

Menyusul kasus tersebut, Rafael mengajukan pengunduran dirinya sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (ASN) Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima surat tersebut secara resmi.

“Kita lihat dulu bagaimana prosedurnya agar tidak diterima begitu saja, tidak,” kata Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/2).