Kementerian Luar Negeri Indonesia akan meminta informasi dari Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg terkait insiden pembakaran Alquran di Stockholm, Swedia. Gugatan ini merupakan tindak lanjut setelah Indonesia mengecam pembakaran Alquran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Sabtu (21/1).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah membenarkan adanya rencana pemanggilan Duta Besar Swedia untuk Indonesia. “Ya sudah waktunya menyesuaikan (jadwal) kantor Kementerian Luar Negeri RI dengan Duta Besar Swedia,” kata Faizasyah seperti dikutip Antara, Selasa (24/1).
Pembakaran Alquran dilakukan oleh ekstrimis sayap kanan Swedia-Denmark. Kementerian Luar Negeri menyebut tindakan tersebut merupakan penistaan terhadap kitab suci dan melukai serta menodai toleransi beragama.
“Indonesia mengecam keras pembakaran Al Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, seorang politikus Swedia, di Stockholm,” kata Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resminya di Twitter, Minggu (22/1).
Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom menanggapi insiden pembakaran Alquran di negaranya.
“Provokasi Islamofobia mengerikan. Swedia menghormati kebebasan berbicara, tetapi itu tidak berarti pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan,” kata Billstrom di Twitter.
Billstrom sebelumnya mengatakan demonstrasi dapat meningkatkan risiko penundaan persetujuan Turki atas aplikasi Swedia untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Kantor berita Turki Anadolu melaporkan bahwa pemimpin Partai Stram Kurs (Garis Keras), Rasmus Paludan, membakar mushaf Alquran atas izin pemerintah dan perlindungan polisi.
Pemerintah Swedia disebut mengizinkan pembakaran Alquran karena dianggap sebagai bagian dari kebebasan berbicara dan berpendapat.
Pembakaran terjadi selama demonstrasi menentang tuntutan Turki agar Swedia mengambil tindakan keras terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap Turki sebagai kelompok teroris.
Tahun lalu, Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO.
Turki — yang merupakan anggota NATO — telah menyatakan keberatan atas rencana bergabungnya kedua negara tersebut karena dianggap mentolerir bahkan mendukung kelompok teroris.