liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Jokowi Sudah Beri Dukungan, Kapan RUU PPRT Disahkan DPR?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menargetkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat disahkan pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kali ini.

Presiden Joko Widodo juga telah menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk berkoordinasi dalam upacara tersebut.

“Semoga menjadi penyemangat bagi PRT,” kata Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/1).

Pemerintah saat ini sedang menunggu draf RUU PPRT yang akan dirilis DPR. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PPPA akan mengkaji draf tersebut.

Bintang menilai keterlibatan Kementerian PPPA penting karena 84% dari total pembantu rumah tangga atau pembantu rumah tangga adalah perempuan. “Pemerintah berkomitmen untuk memantau, memberikan perlindungan dan pengakuan kepada para pekerja rumah tangga ini,” kata Bintang.

Sebelumnya, Jokowi akan memberikan payung hukum tertinggi bagi PRT. Sebagai informasi, PRT hanya dilindungi oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT.

PEKERJA RUMAH TANGGA BERAKSI (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.)

Namun, Jokowi menilai aturan ini masih membuat PRT rentan kehilangan haknya sebagai pekerja. Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap PRT dalam bentuk undang-undang atau undang-undang sangat diperlukan.

“Memang PRT rentan kehilangan haknya dan selama ini rasanya sudah saatnya kita memiliki UU PRT,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10). 1).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan beberapa hal yang akan diatur dalam RUU PPRT adalah penyediaan perlindungan ketenagakerjaan dan kesehatan serta jaminan sosial. Kedua hal tersebut belum diatur dalam Permenaker No. 2-2015.

Ida juga akan mengusulkan agar jaminan sosial dan kesehatan kerja diatur secara tegas dalam RUU PPRT. Namun, kata dia, hubungan kerja antara PRT dan majikan tidak sama dengan hubungan industrial yang diperoleh pekerja formal.

Reporter: Andi M. Arief