Presiden Joko Widodo mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, tujuan utama pemindahan modal adalah penyertaan modal.
Presiden Jokowi menyatakan 58 persen pertumbuhan ekonomi dan 56 persen penduduk berpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan berpusat di Pulau Jawa.
“Lalu yang 16.999 pulau itu diberikan berapa persen? Yang namanya pemerataan diperlukan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa, tetapi terpusat di Indonesia,” kata Presiden Widodo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (22/2).
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan merupakan ide Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sebelumnya berencana memindahkan IKN ke Palangkaraya.
Untuk itu, Jokowi mencermati daerah mana saja yang layak dijadikan IKN saat dilakukan studi kelayakan pengalihan IKN. Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara.
Jokowi menegaskan, pemindahan IKN yang akan dilakukan tidak semudah memindahkan gedung pemerintahan. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, pemerintah ingin mengalihkan pikiran baru ke Pulau Kalimantan.
“Karena kita sudah menyiapkan sistem dan SDM dari awal, kita berharap ibu kota negara yang baru ini benar-benar menjadi kota yang tidak ada di negara lain,” kata Jokowi.
Diakui Jokowi, pemindahan IKN ke Nusantara tidak akan selesai pada 2024. Menurutnya, pemindahan itu akan memakan waktu sekitar 15-20 tahun.
Selain pemerataan, Presiden Jokowi menyebut alasan pemindahan IKN karena situasi di DKI Jakarta dan Pulau Jawa yang sudah sangat padat. Namun, Kepala Negara berkomitmen untuk tidak menghentikan perbaikan di DKI Jakarta.
“DKI Jakarta nantinya akan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan nusantara menjadi kota pemerintahan,” kata Jokowi.
Reporter: Andi M. Arief