liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
Fadli Zon Ungkap Ada 7 Poin Perjanjian Prabowo - Anies di Pilkada DKI

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan adanya kesepakatan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Fadli mengatakan, dirinyalah yang ditugaskan untuk mencatat poin kesepakatan antara ketiga tokoh tersebut.

“Kebetulan saya merencanakan, saya menulis, dan ada tujuh poin,” kata Fadli yang ditemui pada acara ulang tahun (HUT) Partai Gerindra, di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Menurut Fadli, tujuh butir kesepakatan yang dibuat antara Prabowo dan Anies Baswedan melibatkan beberapa butir terkait kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Meski begitu, Fadli menolak merinci tujuh poin yang disampaikan. Di sisi lain, ia mengaku ada beberapa hal yang tidak ia ketahui termasuk soal keuangan.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Gerindra Sandiaga Uno juga mengungkapkan ada kesepakatan antara dirinya, Prabowo dan Anies saat berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Dia mengatakan perjanjian itu ditulis tangan dan ditandatangani pada 2016.

Sandi mengatakan, kertas pernyataan itu disimpan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Meski mengaku kesepakatan itu dicap dengan stempel, Sandi menolak menyebut apakah kesepakatan itu terkait dengan kontestasi pemilu 2024 atau tidak.