Pemerintah China telah menetapkan anggaran pertahanan sebesar 1,56 triliun yuan atau setara Rp 3.458 triliun mengacu pada kurs Bloomberg Rp 2.217 per yuan. Menurut draf Kementerian Keuangan China, anggaran ini meningkat 7,2% dibandingkan tahun ini.
Kenaikan anggaran pertahanan China tahun depan merupakan yang tertinggi sejak 2020. Anggaran pertahanan China tahun ini meningkat 7,1% dibandingkan tahun lalu mencapai 1,45 triliun yuan. Sedangkan peningkatan anggaran pertahanan pada 2021 dan 2020 mencapai 6,8% dan 6,6%. China mencatat kenaikan anggaran lebih tinggi pada 2019 yang mencapai 7,5% menjadi 1,19 triliun yuan.
Kami akan terus berkomitmen untuk memiliki kebijakan perdamaian luar negeri yang independen,” kata Perdana Menteri Li Keqiang saat memberikan laporan tentang kerja pemerintah tanpa menyebut perang antara Rusia dan Ukraina pada Minggu (5/3), seperti dikutip CNBC.
Total anggaran pertahanan China tersebut disampaikan dalam laporan kerja pemerintah China pada pembukaan Sesi Tahunan Kongres Rakyat China (NPC) di Beijing, Minggu. Majelis Permusyawaratan (CPCC) dan NPC akan diselenggarakan pada 4-11 Maret 2023
Laporan kerja pemerintah menyerukan tindakan tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan sambil tetap berpegang pada seruan Beijing untuk reunifikasi damai. Taiwan adalah pulau pemerintahan sendiri yang diperintah secara demokratis. Taiwan diklaim oleh Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.
Pemerintah AS pada Desember 2022 menyetujui anggaran pertahanan lebih dari US$800 miliar atau hingga Rp12.000 triliun jika mengacu pada kurs Rp15.000 per US$. Anggaran ini untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2023.
Anggarannya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Di luar inflasi domestik, rencana pengeluaran menunjukkan perlunya melawan kemampuan militer China dan Rusia.
Pada tahun fiskal 2022, AS telah menghabiskan US$767 miliar, atau 12% dari anggarannya untuk pertahanan nasional, menurut data Departemen Keuangan. Itu sekitar 2% lebih banyak dari US$755 miliar yang dibelanjakan pada tahun 2021.