liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
AHY Sebut Wacana Tunda Pemilu Bikin Kacau, Tak Ingin Ada Plt Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku heran dengan wacana penundaan pemilu 2024. Menurut AHY, penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kekacauan politik dan keamanan.

Menurut AHY, penolakan penundaan pilkada tidak hanya datang dari internal Partai Demokrat. Ia mengatakan, dalam berbagai kunjungannya, Demokrat menyerap aspirasi bahwa mayoritas masyarakat tidak ingin adanya penundaan pilkada.

Ia mengatakan, sesuai tatanan konstitusi, periode terakhir pemerintahan Joko Widodo akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Karena itu, jika pilkada ditunda, akan terjadi kekosongan jabatan presiden. Ia mengatakan, konstitusi tidak mengenal adanya jabatan sementara sebagai pengganti presiden atau pejabat sementara atau Plt.

“Kalau di Indonesia ada Pj Presiden, dan ribuan Pj Wakil Rakyat yang berkuasa, dan bekerja selama 2 sampai 3 tahun, alangkah kacau dan kacaunya keadaan negara ini,” ujar AHY saat menyampaikan orasi politik. di Tenis. Indoor Senayan, Selasa (14/3)

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku khawatir Indonesia akan dipandang sebagai “republik pisang”. Ia mencetuskan istilah tersebut karena pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat akibat keterlambatan rakyat. Situasi ini akan membuat pemerintah tidak memiliki legitimasi yang kuat.

“Kekuatan yang dimiliki menjadi tidak sah, dan tidak sah,” kata AHY.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Partai Demokrat menunggu proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Demokrat juga menolak keputusan pengadilan negeri yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menghentikan tahapan pemilu saat ini.

Selain menolak menunda pemilu, AHY juga menyinggung pentingnya fair play atau kejujuran dan sportifitas yang dipraktikkan dalam kontestasi pemilu 2024. Menurutnya, unsur terpenting dalam fair play adalah adanya penyelenggara negara yang netral.

“Baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta BUMN,” ujar AHY.

Partai Demokrat, kata AHY, juga berharap seluruh penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mandiri. AHY mengatakan fair play pada kompetisi Pemilu 2024 akan melahirkan pesta demokrasi yang damai dan berkualitas.